| Kode | Sub Kegiatan & Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Total Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
|
7 - URUSAN
7.01 - BIDANG URUSAN
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
|||||
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 2.227.250.453 |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 89.160.000 |
|
7 - URUSAN
7.01 - BIDANG URUSAN
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
|||||
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 273.316.559 |
|
7 - URUSAN
7.01 - BIDANG URUSAN
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
|||||
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 29.800.000 |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 29.100.000 |
|
7 - URUSAN
7.01 - BIDANG URUSAN
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
|
|||||
| 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | - | - | Rp 684.000.000 |
|
7 - URUSAN
7.01 - BIDANG URUSAN
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
|
|||||
| 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | - | - | Rp 7.200.000 |
|
7 - URUSAN
7.01 - BIDANG URUSAN
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
|
|||||
| 7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | Rp 4.900.000 |
| 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | - | - | Rp 163.752.000 |
|
7 - URUSAN
7.01 - BIDANG URUSAN
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.02 - Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
|
|||||
| 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | - | - | Rp 67.413.300 |
Menampilkan 10 sub-kegiatan
Urusan
Bidang
Program
Kegiatan